PELATIHAN OPERATOR WEBSITE DESA SE-KECAMATAN KENDAL

PELATIHAN OPERATOR WEBSITE DESA SE-KECAMATAN KENDAL

GAYAM.NGAWIKAB.ID – Operator Website Desa Se-Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi mengikuti pelatihan pengelolaan website desa di Argomunung, Desa Karanggupito, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Kamis (11/03). Pelatihan tersebut dihadiri oleh Pengurus Forum Operator Website Desa (Forwebsa) Ngawi dan 10 operator website desa se-Kecamatan Kendal. Pelatihan tersebut dimulai pukul 10.00 WIB.

Ketua Forwebsa Ngawi Arbangi menyampaikan bahwa desa yang atif dalam mengelola konten website akan mendapatkan fasilitas Open Sistem Informasi Desa (SID) dan Srikandi.

Pada pelatihan tersebut, operator webiste desa diberi kesempatan untuk menanyakan kendala saat mengelola website desa seperti mengubah video, gambar, peta dan masih banyak lagi. Dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas operator website desa se-Kecamatan Kendal dalam mengelola tampilan maupun konten website desa.

Video Pelatihan Website Desa


Share and Enjoy !

Shares

PERBUP NGAWI NO 9 TAHUN 2021 TENTANG PPKM PARTISIPATORIS DALAM RANGKA PENGENDALIAN PEIYEBARAN COVID- 19

GAYAM.NGAWIKAB.ID – Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Partisipatoris Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ngawi pada 8 Maret 2021. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 terdapat pedoman Khusus Protokol Kesehatan PPKM antara lain

  • PEDOMAN KHUSUS PROTOKOL KESEHATAIT PPKM BIDANG PERDAGANGAN
  • PEDOMAN KHUSUS PROTOKOL KESEHATAN PPKM BIDANG KOPERASI
  • PEDOMAN KHUSUS PROTOKOL KESEIIATAN PPKM BIDANG SOSIAL BUDAYA
  • PEDOMAN KHUSUS PROTOKOL KESEIIATAN PPKM BIDANG SOSIAL BUDAYA
  • PEDOMAIT KHUSUS PROTOKOL KESEHATAN PPKM BIDANG PARIWISATA
  • PEDOMAN KHUSUS PROTOKOL KISEIIATAN PPKM BIDAIYG OLAHRAGA
  • PEDOMAN I(HUSUS PROTOKOL KESEIIATAN PPKM BIDANG TRANSPORTASI
  • PEDOMAN KHUSUS PROTOKOL KESEIIATAN PPKM BIDANG PENDIDIKAN
  • PEDOMAN KHUSUS PROTOKOL KESEHATAN PPKM BIDANG PELAYANAN
PERBUP-NO.-9-TH.-2021-PPKM-PARTISIPATORIS-compressed


Share and Enjoy !

Shares

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021 DI KABUPATEN NGAWI

GAYAM.NGAWIKAB.ID – Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 281 Tahun 2A21, Nomor 1 Tahun 2021 dan Nomor 1 Tahun 2A21 hnggal22 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama MenteriAgama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 642 Tahun 202A, Nomor 4 tahun 202A, Nomor 4 Tahun 2A20 tanggal 10 September 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 dengan ini kami sampaikan jadwal hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sebagaimana daftar terlampir.

Share and Enjoy !

Shares

PASAR HEWAN DI KABUPATEN NGAWI DIBUKA KEMBALI

GAYAM.NGAWIKAB.ID – Mendasar evaluasi pelaksanaan Surat Edaran Bupati Ngawi Nomor 065/02.35/404.011/2021 tanggal 9 Pebruari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid 19 Di Kabupaten Ngawi dan dalam rangka recovery ekonomi untuk menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Ngawi, maka Surat Edaran Bupati Ngawi nomor : 510/01.148/ 404.108/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang penutupan pasar hewan dicabut dan seluruh pasar hewan dibuka kembali dengan mematuhi protokol kesehatan yang lebih ketat terhitung mulai tanggal 9 Maret 2021.

Share and Enjoy !

Shares
HIMBAUAN SEHARI TANPA SAMPAH PLASTIK PADA 21 FEBRUARI 2021

HIMBAUAN SEHARI TANPA SAMPAH PLASTIK PADA 21 FEBRUARI 2021

GAYAM.NGAWIKAB.ID – Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) pertama kali ditetapkan pada tahun 2005 tepat setelah terjadi tragedi longsor sampah di TPA Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat pada 21 Februari 2015 silam. Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, Bupati Ngawi mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Himbauan Sehari Tanpa Sampah Plastik. SE tertanggal 11 Februari 2021 dengan nomor 188/832/404.111/2021 merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SE.1/MENLHK/PSLB3/PLB.0/2/2021 tentang Hari Peduli Sampah Nasional 2021.

Dalam surat edaran tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Menghimbau seluruh masyarakat untuk menghindari pemakaian plastik sekali pakai selama 1 (satu) hari pada tanggal 21 Februari 2021;
  2. Dan untuk selanjutnya agar masyarakat memilah sampah dari rumah dan melaksanakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam perilaku sehari-hari serta mengendalikan penggunaan plastik sekali pakai.

Untuk pelaksanaannya, surat edaran tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh jajaran pegawai di organisasi perangkat daerah (OPD)/kantor/instansi dan seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi.

Kepala Desa Gayam 2021

“Lindungi Indonesia dengan membuang sampah pada tempatnya.”

— Siti Rahmah


Share and Enjoy !

Shares
SURAT EDARAN BUPATI NGAWI NOMOR : 065/02.35/404.011/2021 TENTANG PPKM MIKRO

SURAT EDARAN BUPATI NGAWI NOMOR : 065/02.35/404.011/2021 TENTANG PPKM MIKRO

GAYAM.NGAWIKAB.ID – Bupati Ngawi Ir. H. Budi Sulistyono mengeluarkan Surat Edaran Nomor 065/02.35/404.011/2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ngawi.

Mendasar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Jawa Timur, maka perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

  1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro yang selanjutnya disebut dengan PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dan pembentukan Posko Penanganan Covid-19 tingkat desa dan kelurahan untuk seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Ngawi.
  2. PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut :
    • Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
    • Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 sampai dengan 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
    • Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 sampai dengan 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
    • Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
      • menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
      • melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
      • menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya
      • kecuali sektor esensial;
      • melarang kerumuman lebih dari 3 orang;
      • membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan
      • meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumuman dan berpotensi menimbulkan penularan,
  3. Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
  4. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibentuk Posko Kecamatan.
  5. Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf D adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:
    • pencegahan;
    • penanganan;
    • pembinaan; dan
    • pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
  6. Dalam melaksanakan fungsinya, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
  7. Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten, yang terdiri dari:
    • membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% dan Work from Office (WFO) sebesar 50% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
    • melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/ online;
    • untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
    • melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan :
      • Alun-alun, Trotoar Kartonyono, tempat hiburan dan tempat wisata lainnya ditutup 24 jam;
      • Kegiatan Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/PKL dan usaha sejenisnya untuk makan/minum di tempat dibatasi sebanyak 50% dari kapasitas tempat, dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
      • pembatasan jam operasional untuk Pusat Perbelanjaan/Toko Modern/Grosir/Toko Kelontong dan usaha sejenisnya sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
    • mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
    • mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
    • kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya meliputi acara pernikahan, selamatan/kenduri/bancakan dan sejenisnya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara; dan
    • dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.
  8. Selain pengaturan PPKM Mikro, Camat sampai dengan Kepala Desa/Kelurahan agar lebih mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), serta memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU), dan tempat isolasi/karantina) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  9. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi agar berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Ngawi dan Komando Distrik Militer 0805 Ngawi guna meningkatkan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  10. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf D dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
    • kebutuhan di tingkat desa dibebankan pada dana desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
    • kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
    • kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
    • kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
    • kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan pada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBDProvinsi/Kabupaten/Kota.
  11. Posko tingkat desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya, sedangkan Posko tingkat kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan masing-masing Posko baik Posko tingkat desa maupun Posko tingkat kelurahan dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
  12. PPKM Mikro mulai berlaku pada tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021.
  13. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Ngawi Nomor 065/01.103/404.011/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ngawi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Share and Enjoy !

Shares
id_IDIndonesian